Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 : Kasus First Travel)

Fathin Habibullah, Muhammad and , Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H and , Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum (2023) Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 : Kasus First Travel). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BACA FULLTEXT
[img] PDF (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi Revised.pdf - Submitted Version
Download (169kB)
[img] PDF (Halaman Depan)
HALAMAN DEPAN REVISED.pdf - Submitted Version
Download (1MB)
[img] PDF (Bab I)
BAB I.pdf - Submitted Version
Download (206kB)
[img] PDF (Bab II)
BAB II.pdf - Submitted Version
Download (591kB)
[img] PDF (Bab III)
BAB III.pdf - Submitted Version
Download (415kB)
[img] PDF (Bab IV)
BAB IV REVISED.pdf - Submitted Version
Download (162kB)
[img] PDF (Bab V)
BAB V REVISED.pdf - Submitted Version
Download (87kB)
[img] PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA REVISED.pdf - Submitted Version
Download (102kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN REVISED.pdf - Submitted Version
Download (144kB)
[img] PDF (Surat Pernyataan Publikasi)
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf - Submitted Version
Download (82kB)

Abstract

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hakim. Metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan berkaitan terhadap langkah hukum yang tepat dalam pengelolaan benda sitaan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis supaya dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian korban tindak pidana melalui mekanisme kepailitan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya serta disimpulkan dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 tidak memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Majelis Hakim memutuskan menyita seluruh aset first travel memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas dan dilelang serta hasilnya diberikan untuk negara. Negara dan masyarakat secara umum dirugikan sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan hak hukum warga negaranya. Para pihak atau korban dapat mengajukan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga untuk mengantarkan First Travel pailit dan asetnya dapat dilelang oleh Kurator serta dilakukan pembagian secara pari passu pro rata parte kepada para pihak yang kepentingannya dirugikan. Kejaksaan dapat mewakili kepentingan para korban First Travel guna memohonkan pailit agar kepentingan dan hak hukum para korban dapat terpenuhi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Penyitaan Hukum Pidana, Penyitaan Umum Kepailitan, Pemenuhan Hak.
Subjects: K Law
K Law > KI Hukum Indonesia
K Law > KI Hukum Indonesia > KN Hukum Pidana
K Law > KI Hukum Indonesia > KP Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Muhammad Fathin Habibullah
Date Deposited: 16 May 2023 03:07
Last Modified: 16 May 2023 03:07
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/112111

Actions (login required)

View Item View Item
UMS ETD-db is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.