HUKUM ENERGI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA:Studi Kebijakan Ketenagalistrikan Berbasis Kesejahteraan

Paryono, Paryono and -, Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum and -, Dr Muhammad Muinudinillah, M.A (2020) HUKUM ENERGI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA:Studi Kebijakan Ketenagalistrikan Berbasis Kesejahteraan. Disertasi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF (Ringkasan Disertasi) Paryono ok.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Globalisasi dan liberalisasi industri ketenagalistrikan telah menembus batas teritorial negara-negara di dunia, dan memisahkan pondasi pada tatanan kehidupan masyarakat yaitu Ideologi. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 yang bersendikan liberal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yakni infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya, di hadapkan dengan hegemoni ekonomi global yang liberal kapitalistik. Adanya gab anatara pemenuhan kebutuhan energi listrik dan pembangunan hukum energi ketenagalistrikan yang mampu beradaptasi pada tantangan globalisasi tetapi tidak mengabaikan konstitusi Negara republik Indonesia dan karakter ke-Indonesiaan menjadi tema yang menarik untuk di teliti. Asumsi tidak adanya konsistensi antara politik hukum hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dengan praktik pembuatan hukum dan pelaksanaannya pada bidang ketenagalistrikan ini mendorong penulis untuk mengungkap, mengidentifikasi kebijakan ketenagalistrikan. Mengapa hukum energi ketenagalistrikan Indonesia liberal dan tidak menyejahterakan?Bagaimana konsep hukum energi ketenagalistrikan Indonesia yang menyejahterakan? Disertasi ini hanya membatasi membahas hukum energi ketenagalistrikan tidak membahas hukum energi primer dari pembangkit listriknya. Melalui metode studi kepustakaan data yang di peroleh di analisis secara deduktif kemudian di paparkan secara diskriptif, hasil analisis kemudian di interpretasikan untuk menemukan makna yang terdapat di balik hasil analisis pada tahap sebelumnya. Penelitian hukum ketenagalistrikan ini merupakan sebuah upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu dan mensinergikan kepada kebenaran hakiki, kebenaran yang haq supaya bisa memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Negara Indonesia sudah seharusnya memberlakukan hukum ketenagalistrikan bersendikan dari ideologi negara Indonesia yaitu berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis filosofis ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya dan di jelaskan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penulisan disertasi ini berupaya menawarkan sebuah perspektif baru dalam ilmu hukum yaitu hukum energi ketenagalistrikan dalam perspektif Maqashid al-Syariah asy-Asyatibi, tujuan hukum adalah kemaslahatan(kesejahteraan). Integrasi antara hukum positip dan nilai kesejahteraan dalam perspektif Maqashid al-Syariah asy-Asyatibi akan menjadikan hukum energi ketenagalistrikan Indonesia pada fungsinya yaitu untuk tercapainya kesejahteraan umum. Hasil dari penelitian disertasi ini menemukan bahwa kebijakan Ketenagalistrikan di Indonesia, dalam upaya pemenuhan kepentingan umum terhadap tercukupinya energi listrik, yang berdasarkan ekonomi Pancasila ini terseret arus ekonomi liberal atau pasar bebas di tandai dengan naiknya secara signifikan jumlah pembangkit listrik swasta. Pada tahun 2015 hanya 30 % tahun 2020 menjadi 50-an %. Kebijakan Ketenagalistrikan di Indonesia harus tunduk pada konstitusi Negara Republik Indonesia, Infrastruktur ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting oleh negara dan harus di kuasai negara. Menurut penulis pihak swasta kepemilikan pembangkit listrik tak boleh lebih dari 20 %, baik sub sistem maupun keseluruhan sistem. Kebijakan pemenuhan kebutuhan kepentingan umum yaitu energi listrik harus memperhatikan konstitusi negara sebagai panduan bernegara, ketidak patuhan kebijakan terhadap konstitusi negara Indoneia kedepannya atau masa yang akan datang akan berimplikasi terhadap eksistensi negara Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. ABSTRACT Globalization and liberalization of the electricity industry have penetrated the territorial borders of the countries of the world, and separated the foundation of the order of people's lives, namely Ideology. The Government of Indonesia enacted the Electricity Law No.30 of 2009 which has a liberal foundation. The right to control the state over production branches that are important to the state, namely electricity infrastructure based on Article 33 of the 1945 Constitution and its amendments, is confronted with a liberal capitalistic global economic hegemony. The existence of the gap between the fulfillment of electricity needs and the development of electricity energy laws that are able to adapt to the challenges of globalization, but do not neglect the constitution of the Republic of Indonesia and the character of Indonesia being an interesting theme to study. The assumption of the lack of consistency between the political law of the state's right to control the branches of production that are important to the state with the practice of lawmaking and its implementation in the electricity sector encourages the author to uncover, identify electricity policies. Why are Indonesia's electricity energy laws liberal and not prosperous? What is the concept of Indonesia's electricity energy law that is prosperous? This dissertation only limits the discussion of electricity energy law, does not discuss the primary energy law of the power plant. Through the method of library research the data obtained are analyzed deductively and then explained descriptively, the results of the analysis are then interpreted to find the meaning contained behind the results of the analysis in the previous stage. This electricity law research is a scientific effort to find the light of science and synergies of the ultimate truth, the truth that must be able to enlighten the minds and hearts of researchers, society and humanity. The Indonesian state should have enacted electricity law based on the ideology of the Indonesian state, namely the deity of the Almighty. Normative legal research with a philosophical juridical approach uses secondary data as the main data source and is explained by qualitative methods, with a juridical-normative approach. The writing of this dissertation seeks to offer a new perspective on law, namely electricity energy law in the perspective of Maqashid al-Shariah asy-Syatibi, the purpose of law is welfare (welfare). The integration between positive law and welfare values in the perspective of Maqashid al-Sharia asy-Syatibi will make Indonesia's electricity energy law in its function, namely to achieve public welfare. The results of this dissertation study found that electricity policy in Indonesia, in an effort to fulfill the public interest in the supply of electricity, which is based on the Pancasila economy is dragged down by liberal economic flows or free markets marked by a significant increase in the number of private power plants. In 2015 only 30% in 2020 became 50%. Electricity Policy in Indonesia must comply with the constitution of the Republic of Indonesia, Electricity, Infrastructure as an important branch of production by the state and must be controlled by the state. According to the authors the private party ownership of the power plant should not be more than 20%, both sub-systems and the whole system. The policy of meeting the needs of the public interest that is electrical energy must pay attention to the state constitution as a state guideline, policy non-compliance with the Indonesian constitution going forward or in the future will have implications for the existence of the Indonesian state and the welfare of all the people of Indonesia.

Item Type:	Karya ilmiah (Disertasi)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Ketenagalistrikan, Liberal, Asy-Asyatibi, Kesejahteraan, Electricity Law, Liberal, Ash-Syatibi, Welfare
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	23 Nov 2020 06:11
Last Modified:	07 Aug 2021 02:44
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/87832

Actions (login required)

View Item