BUDAYA HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT: Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kerifan Lokal di Kalimantan Tengah

Achmadi, Achmadi and -, Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum and -, Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum (2020) BUDAYA HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT: Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kerifan Lokal di Kalimantan Tengah. Disertasi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF (Ringkasan Disertasi)
Achmadi ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (637kB) | Request a copy

Abstract

Given the general conditions of agrarian problems in Indonesia which are increasingly complex, many large oil palm plantation companies that have production factories in Lamandau Regency factually threaten the existence of the customary land of the indigenous people. One of the main agents is a multinational company that started to launch its economic activities aggressively and massively across borders since the 1970s. This study focuses on the context of the community's legal culture in resolving conflicts over customary land rights emerging from human nature which is always translated as a correlation between the ratio (mindset), behavior, values, and rules of law that have been common since a long time ago in people's lives. Therefore, there are several issues formulated in this study. What is the legal culture in resolving conflicts over customary land rights of Dayak Tomun indigenous people? What is the concept of legal culture in resolving conflicts over customary land rights of Dayak Tomun people? This study describes, interprets, and explores the legal culture and its concept in resolving conflicts over customary land rights of Dayak Tomun people based on local wisdom. A mixed-method consisting of a normative method, empirical method, and legal anthropological approach was used. The legal culture in conflict resolution is comprehensive, including bahaum (dialog) and non-litigation mempala (rational) models. The concept of dialog that is normative, critical, open, and proactive must prioritize the common interests. Rational thinking in resolving conflicts by integrating (uniting) can encourage the growth of creative thinking, and developing alternatives is one strength of the integration style. The concept of legal culture has a way of life in the form of norms of rules in resolving conflicts over customary land rights that originate from beliefs, ideas, and thoughts. Norms of rules are very simple and contain ethical, moral, and cultural values. The concept of legal culture as the basis of culture, local wisdom, and nature has a legal system, legal process, and substance to run the law and maintain the legal inheritance that functions as social control. Berkaitan dengan kondisi umum persoalan agraria di Indonesia yang semakin kompleks, Banyaknya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang memiliki pabrik produksi di Kabupaten Lamandau memperlihatkan secara faktual mengancam keberadaan tanah adat masyarakat hukum adat setempat. Salah satu agen utamanya adalah perusahaan multinasional yang mulai agresif dan secara masif melancarkan kegiatan ekonominya lintas batas wilayah sejak 1970-an. Penelitian ini berfokus pada konteks budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang umumnya bersumber pada watak manusia yang selalu dimaknai sebagai korelasi antara rasio (mindset), perilaku (behavior), nilai (value) dan aturan (rule of law) yang lazim telah dilakukan sejak dahulu kala di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Bagaimana konsep budaya hukum dalam penyelesaian konflik hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menginterpretasi, dan mengekplorasi budaya hukum dan konsepnya dalam penyelesaian konflik perspektif kearifan lokal hak atas tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang terdiri atas metode penelitian normatif, metode penelitian empiris, dan pendekatan antropologi hukum. Budaya hukum dalam penyelesaian konflik bersifat komprehensif mencakup model behaum (dialog) dan model mempala (rasional) non litigasi. Konsep dialog yang bersifat normatif, kritis, terbuka, dan proaktif harus mengutamakan kepentingan bersama. Berpikir rasional dalam menyelesaikan konflik dengan cara mengintegrasikan (mempersatukan) ini dapat mendorong tumbuhnya creative thinking (berpikir kreatif), mengembangkan alternatif merupakan salah satu kekuatan dari gaya integrasi. Konsep budaya hukum memiliki pedoman hidup berupa norma aturan dalam hal penyelesaian konflik hak atas tanah adat yang bersumber dari kepercayaan-kepercayaan, ide-ide, dan gagasan-gagasan. Norma aturan sangat sederhana dan mengandung nilai etika, nilai moral, dan nilai budaya. Konsep budaya hukum yang dijadikan sebagai landasan kebudayaan, kearifan lokal, dan natural memiliki sistem hukum, proses hukum, dan substansi menjalankan hukum serta mempertahankan warisan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial.

Item Type: Karya ilmiah (Disertasi)
Uncontrolled Keywords: Legal culture, conflict resolution, Dayak Tomun, customary land,Budaya hukum, penyelesaian konflik, Dayak Tomun , tanah adat.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 24 Oct 2020 02:32
Last Modified: 07 Aug 2021 02:45
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/86652

Actions (login required)

View Item View Item