PEMILIHAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR) SECARA LANGSUNG DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

KUSBANDONO, AMIR (2010) PEMILIHAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR) SECARA LANGSUNG DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF C100050225.pdf Download (112kB)
	PDF C100050225.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)

Abstract

Amandemen UUD 1945 membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, salah satunya yaitu merubah basis pemerintahan dari Pusat ke Daerah, yaitu yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengatur pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi daerah, dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kepala daerah sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat (Pemilukada). Hal ini dengan mengingat bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah di dasari dari asal-usul dalam perannya dalam sejarah perjuangan nasional dan isi keistimewaannya yaitu melekatnya kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Raja Kasultanan Yogyakarta dan Raja Kadipaten Pakualaman. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pada intinya tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan seperti daerah lainnya di Indonesia. Pemilukada jika diberlakukan atau dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat menghilangkan keistimewaan Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari negara yaitu yang terdapat di dalam Pasal 18B UUD 1945. Untuk itu demi terjaganya nilai-nilai keistimewaan yang sudah menjadi tradisi dan budaya yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat Yogyakarta, Pemilukada seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan bentuk dari demokrasi prosedural seharusnya tidak diberlakukan atau dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	PEMILIHAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR) SECARA LANGSUNG DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	29 Jun 2010 04:51
Last Modified:	14 Nov 2010 23:27
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7863

Actions (login required)

View Item