PENGARUH PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN (Studi di Kelurahan Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten)

PURWANTO, SRI (2006) PENGARUH PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN (Studi di Kelurahan Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF R100030060.pdf Download (152kB)
	PDF R100030060.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh adanya perubahan desa menjadi kelurahan terhadap sistem pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai. Guna mengkaji permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian hokum normative yang mendasarkan pada norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan, dengan uraian diskriptif analistis dengan mengunakan data primer dan sekunder kemudian data di analisis secara kualitatif. Dengan adanya perubahan desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Yang diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahannya, kepemimpinan Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban penyelenggraaan pemerintahan. status perangkat daerah bagaimana statusnya setelah perubahan desa menjadi kelurahan, mengenai Peraturan Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka kelurahan tidak berwenang lagi membuat Peraturan Desa. Dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maja hak mengatur wilayahnya sendiri menjadi hilang sehingga program otonomi desa yang selama ini didengung-dengungkan akan hilang. Berubahnya desa menjadi kelurahan maka pendapatan asli desa menjadi milik atau dikuasai pemerintah kabupaten. Mengenai Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai badan yang berfungsi mengontrol Pemerintah Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan konsekuensi Badan Perwakilan Desa tersebut akan hilang, dengan hilangnya badan pengontrol pemerintah desa akan mengakibatkan menghilangnya pembelajaran demokrasi yang sedang dibangun. Biaya operasional pemerintah desa yang biasanya ditanggung oleh desa itu sendiri, dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka semua biaya operasional pemerintahan akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	PERUBAHAN DESA, KELURAHAN, SISTEM PEMERINTAHAN
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	03 Jun 2010 08:10
Last Modified:	15 Nov 2010 05:35
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7264

Actions (login required)

View Item