PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KAB. KARANGANYAR

SUBROTO, MEI (2005) PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KAB. KARANGANYAR. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

[img]
Preview
PDF
R100030042.pdf

Download (110kB)
[img] PDF
R100030042.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (943kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik sampling berupapurposive sampling. Adapun dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode obsevasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disajikan bahwa peran PPAT dalam penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah adalah sesuai dengan tugasnya yaitu membuat akta PPAT, dimana didalam isi akta tersebut harus tercantum nilai transaksi dengan harga riil/ sebenarnya yang digunakan sebagai dasar penetapan BPHTB. Untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor BPHTB perlu dilakukan upaya koordinasi secara berkala antar instansi terkait antara lain Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengadakan pembinaan secara bersama-sama terhadap PPAT profesional maupun PPAT sementara (Camat), mengadakan sosialisasi kepada Aparat Kecamatan dan Kepala Desa beserta masyarakat luas tentang BPHAT dan Bangunan, dan membantu operasional kepada Kantor Pertanahan maupun Kantor Pelayanan PBB melalui APBD. Sistem self assesment ini telah dapat mendukung tercapainya tujuan Undang-undang No. 21 Tahun 1997 Junto Undang-undang No. 20 Tahun 2000 khususnya dalam hal peningkatan pajak BPHTB walaupun penerimaan tersebut masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikasi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari BPHTB pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Hal ini tidak lepas dari peranan Camat yang mengharuskan kepada kliennya dalam rangka pembuatan akta untuk membayar BPHTB terlebuh dulu sebelum dibuatnya akta.

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: PERANAN CAMAT, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN,PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 12 May 2010 03:17
Last Modified: 15 Nov 2010 08:25
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6919

Actions (login required)

View Item View Item