IMPLEMENTASI KEMAUAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG

SAMSURI , SIR (2005) IMPLEMENTASI KEMAUAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

[img]
Preview
PDF
R100030041.pdf

Download (75kB)
[img] PDF
R100030041.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (918kB)

Abstract

Konsep negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat diimplementasikan ke dalam kemauan politik (political will) penyelenggara pemerintahan daerah, yang menjadi isu sentral dalam penulisan ini yaitu ketidakjelasan implementasi kemauan politik pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah yang demokratis di bidang pendidikan, selanjutnya diungkapkan dalam judul: Implementasi Kemauan Politik Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Perda yang Demokratis Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang. Kajian permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kemauan politik pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah?; apakah implementasi pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan asas demokrasi?; dan bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah bidang pendidikan di Kabupaten Semarang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kemauan politik pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah; untuk mengetahui apakah implementasi pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan asas demokrasi; dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah bidang pendidikan di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adaalah kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Sumber data diambil dari Kabid Tenaga Kependidikan; Kabid POR-PLS dinas pendidikan Kabupaten Semarang; dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemauan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sampai saat ini terindikasi belum sepenuhnya terealisasi seperti yang diharapkan karena dalam mekanisme dan prosedur pembentukannya belum secara optimal mengadopsi prinsip keterbukaan dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta belum mengoptimalkan peran serta masyarakat; implementasi pembentukan peraturan daerah yang demokratis belum sepenuhnya diterapkan, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah perlu melibatkan masyarakat secara luas dengan pertimbangan bahwa masyarakat di Kabupaten Semarang bisa turut serta dan mendukung perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan suatu kebijakan daerah yang dikemas dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005, secara sadar dan bertanggungjawab; implementasi Peraturan Daerah bidang pendidikan belum sesuai dengan asas-asas umum perundang- undangan yang baik, dengan mengadopsi asas-asas tersebut secara optimal, diharapkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 dapat tertata dan terjaga dengan baik.

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: IMPLEMENTASI KEMAUAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH ,PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS BIDANG PENDIDIKAN
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 12 May 2010 03:11
Last Modified: 15 Nov 2010 08:25
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6918

Actions (login required)

View Item View Item