KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PROSTITUSI DI KOTA SURAKARTA (Studi Kritis Perda Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pemberantasan Tuna Susila)

Miyatun , Sri (2006) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PROSTITUSI DI KOTA SURAKARTA (Studi Kritis Perda Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pemberantasan Tuna Susila). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

[img]
Preview
PDF
R100040050.pdf

Download (89kB)
[img] PDF
R100040050.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (349kB)

Abstract

Sebagaimana pendapat G. Kartasaputra bahwa prostitusi umumnya dilakukan oleh para wanita, tetapi kini di kota-kota besar terdapat tempat-tempat tertentu yang menyediakan pria-pria muda untuk melayani istri-istri yang tengah mengalami kesepian, yang tentunya istri-istri ini adalah termasuk keluarga yang berduit, mereka datang ke tempat-tempat tersebut dengan memilih calon kencannya melalui potret-potret yang tersedia, mereka membayar pria kencannya itu. Dilihat dari segi bahasa, maka pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituer atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergerdatar. Sementara itu, prostitute bermakna pelacur. Kemudian dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila. Senada dengan itu, Truong dengan mengutip Encylopedia Britannica, prostitusi adalah hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Definisi ini menunjukkan bahwa praktek prostitusi terkait dengan pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. Di kota Surakarta juga terdapat prostitusi yang dilakukan perempuan dewasa yang menjajakan diri yang tidak dalam pengertian dieksploitasi dan laki-laki yang melakukan perbuatan asusila dengan perempuan tersebut. Prostitusi telah menjadi fenomena sosial yang menjadi faktor pendukung maraknya hiburan dan kesenangan yang ditawarkan di kota Surakarta. Bahkan secara implisit oleh para pemburu kesenangan telah dijadikan salah satu seks tourisme di Jawa Tengah mengingat prostitusi yang kian waktu tidak pernah terlihat surut. Menurut penulis bahwa faktor pendorong timbulnya prostitusi adalah faktor ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Faktor ekonomi lebih dikarenakan himpitan ekonomi. Dalam mencapai perbaikan tingkat hidupanya setiap orang adalah berbeda, ada seseorang yang mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, tetapi banyak juga walaupun sudah susah payah mencari pekerjaan tidak kunjung mendapatkannya dengan baik. Tidak ada pekerjaan berarti, sedangkan kebutuhan sangat menghimpit. Dalam pada itu, jumlah PSK di Surakarta Tahun 2006 Persebarannya 729 (Tujuh Ratus dua puluh sembilan) Orang. Menyadari kondisi permasaahan tersebut maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah cq. Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Panti Karya Wanita (PKW) “Wanita Utama” Surakarta dengan landasan profesi pekerja sosial melaksanakan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila, agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan menjadi anggota masyarakat secara normatif. Upaya pemerintah dalam menanggapi persoalan tersebut adalah dengan menerbitkan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Perda Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila sebagai salah satu contohnya yang dianggap tidak responsif. Sementara itu, landasan yuridis tersebut, dalam penanganan masalah prostitusi berupa sudah ketinggalan jaman, bias gender, dan tidak dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam industri seks yang marak di kota Surakarta. Padahal, menurut Simandjuntak bahwa pekerjaan yang terkutuk (demoralisir) wanita pelacur adalah sampah masyarakat, dan yang sering bergaul degan wanita pelacur juga demoralisir. Perda seharusnya dibuat dengan adanya sanksi yang berat bagi WTS maupun penggunanya mengingat madlarat yang dapat ditimblkannya bagi masyarakat tidak kalah sedikit dengan jenis pelanggaran-pelanggaran lain seperti kriminalitas, narkoba dan sebagainya. Penerapan Perda tersebut juga harus tegas, tanpa kompromi sehingga penanganan lokalisasi prostitusi juga harus diikuti dengan penangkapan terhadap setiap pelaku yang masih berkeliaran di luar lokalisasi prostitusi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PROSTITUSI
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 11 May 2010 02:52
Last Modified: 15 Nov 2010 08:55
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6874

Actions (login required)

View Item View Item