EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN DI KOTA PEKALONGAN

SUTOMO , SUTOMO (2005) EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN DI KOTA PEKALONGAN. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
R100030028.pdf

Download (89kB)
[img] PDF
R100030028.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (372kB)

Abstract

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup memberikan peluang yang lebih jelas untuk melakukan penegakan hukum bagi seseorang atau penanggung jawab kegiatan dan/ usaha yang melakukan pencemaran lingkungan. Kota Pekalongan sebagai Kota Batik mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang perekonomian terutama industri tekstil menghasilkan kemajuan di berbagai bidang, namun di sisi lain hampir 75% limbah industri yang belum diolah dibuang langsung ke media umum/sungai memberikan dampak negatif tercemar dan rusaknya lingkungan hidup, kondisi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan protes keras dari masyarakat yang terkena dampak pada akhirnya terjadilah konflik/sengketa. Hal ini terjadi karena penanggung jawab usaha/kegiatan mengabaikan persyaratan pentaatan lingkungan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi koflik/sengketa lingkungan hidup tersebut pasal 30 UU No. 23 Tahun 1997 telah menetapkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, kemudian konsepnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut UU No. 30 Tahun 1999 dapat ditempuh melalui : Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase dan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan pemerintah telah memberlakukan PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2001, namun penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang terjadi di Kota Pekalongan belum berpedoman pada PP No. 54 Tahun 2000, sehingga kesepakatan para pihak yang bersengketa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis meneliti sebab-sebab yang menjadikan PP No. 54 Tahun 2000 tidak dapat berjalan secara efektif. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan atau norma-norma atau konsep-konsep hukum terutama hukum lingkungan yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sosiologis artinya pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mediasi yang merupakan obyek yang akan diteliti. Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan ditemukan beberapa hal penting sebagai berikut : 1. Prosedur penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan cara mediasi yang dipergunakan Pemerintah Kota Pekalongan masih mengacu pada pola lama sebagaimana yang diatur UU No. 4 Tahun 1982 yaitu dengan model “TRIPIHAK” yang sebenarnya sudah ditinggalkan dan dirubah dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 1997 yang ditindaklanjuti dengan PP No. 54 Tahun 2000 dan mengacu pula untuk hukum acaranya pada UU No. 30 Tahun 1999. 2. Terdapat kelemahan formal UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 54 Tahun 2000 yaitu adanya istilah/kata “dapat” yang mengandung makna tidak menjadi keharusan, baik bagi Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menetapkan atau membentuk Lembaga Penyedia Jasa. Untuk mengatasinya diperlukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut : 1. Pemerintah/legislatif harus segera melakukan amandemen terhadap Pasal 33 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 dan Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2000, dengan menghilangkan kata “dapat” pada pasal-pasal tersebut. 2. Pemerintah Kota Pekalongan harus segera membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan pentaatan lingkungan, meningkatkan sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 kepada masyarakat Kota Pekalongan utamanya bagaimana cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan biaya murah, cara mudah, tidak berlarut-larut, dapat menghasilkan keputusan yang sama-sama menang, langsung menghentikan sengketa serta terselamatkannya lingkungan.

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 05 May 2010 06:59
Last Modified: 15 Nov 2010 09:47
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6792

Actions (login required)

View Item View Item