STUDI DESKRIPTIF TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERAGAMA ISLAM PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

RUDIN , HENRI (2005) STUDI DESKRIPTIF TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERAGAMA ISLAM PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
R100030018.pdf

Download (53kB)
[img] PDF
R100030018.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (289kB)

Abstract

Penelitian tentang Studi Diskriptif tentang Perceraian dan Akibat Hukumnya bagi PNS pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui sejauh mana akibat hukumdari perceraianterhadap Pegawainegeri Sipil yang bercerai khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Perkawinan menurut Agama Islam bukanlah sekedar mendapatkan keturunan, tetapi juga menghasilkan keturunan yang baik, jadi perkawinan bulanlah sekedar ritus untuk mengesahkan hubungan seksual antara dua jenis manusia. Sedangkan perceraian merupakan salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan. Dalamkonsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkanbahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Namun apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalampasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu : cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suasuatu kewajiban bagi bekas istri. Perceraian yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tidak mempunyai akibat hukum terhadap karier yang bersangkutan. Padahal perceraian yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mayoritas disebabkan oleh perselingkuhan.

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 05 May 2010 06:45
Last Modified: 15 Nov 2010 09:49
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6790

Actions (login required)

View Item View Item