PERGESERAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN: STUDI MENGENAI PERANAN CAMAT SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERUBAHAN UU. No. 5/1974, UU. No.22/1999, UU. No. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN

SUPRIYADI , BAMBANG (2005) PERGESERAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN: STUDI MENGENAI PERANAN CAMAT SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERUBAHAN UU. No. 5/1974, UU. No.22/1999, UU. No. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
R100030013.pdf

Download (73kB)
[img] PDF
R100030013.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)

Abstract

Kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, kewenangan ini mencakup semua bidang pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang . Implementasi kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigma pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu penulis berusaha mengungkap pergeseran kewenangan Camat tersebut melalui penelitian dengan menggunakan metode deduktif, analisis kualitatif serta pendekatan sosio-legal. Untuk dapat menjelaskan pergeseran kewenangan Camat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut penulis meninjau dari tiga aspek yaitu aspek kewenangan Camat, aspek pelaksanaan tugas Camat sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan, koordinasi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta aspek tugas Camat berdasarkan delegasi dan atribusi . Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis ungkap bahwa ternyata pergeseran kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diakibatkan adanya pergeseran paradigma kebijakan otonomi .

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Pergeseran Paradigma, kewenangan, Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 05 May 2010 05:04
Last Modified: 15 Nov 2010 09:49
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6788

Actions (login required)

View Item View Item