KEBERADAAN LEMBAGA ADAT DALAM KONSEP OTONOMI DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang )

MURSIDI , AGUS JAELANI (2005) KEBERADAAN LEMBAGA ADAT DALAM KONSEP OTONOMI DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi tentang Lembaga Adat “Perdikan” di Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang ). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
R100030011.pdf

Download (100kB)
[img] PDF
R100030011.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (473kB)

Abstract

Lembaga adat “Perdikan” di Desa Wonobodro dalam konsep otonomi desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu fenomena kelembagaan adat yang ada di Kabupaten Batang. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, sesuai dengan kondisinya belum sepenuhnya terjadi hubungan interaksi baik dari sisi hubungan lembaga adat dengan lembaga pemerintahan maupun budaya hukum masyarakatnya. Untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat dan budaya hukumnya dalam konsep otonomi desa sesuai dengan otonomi daerah diupayakan adanya konsistensi semangat pemberdayaan, pelestraian dan pengembangan serta pembinaan, artinya masyarakat adat dan non adat diberikan keberdayaan dalam melaksanakan aktivitas adat budayanya untuk mendukung konsep otonomi. Berdasarkan hasil penelitian. Lembaga adat “Perdikan” selain melaksanakan aktivitas kekuasaan atas tanah adat yang menurut arti gramatikalnya adalah seseorang yang dibebaskan dari pembayaran pajak, pada kenyataannya sekarang justru telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, juga melaksanakan adat kebiasaan yang bersifat kegiatan ritual keagamaan “Khol”. Untuk dapat memperkuat eksistensi lembaga adat “Perdikan” perlu upaya komitmen bersama mengkonstruksi budaya hukum dalam rangka mewujudkan pelaksanaan konsep otonomi dan memberikan pelayanan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan lembaga adat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Otonomi desa, Pemberdayaan masyarakat dan Budaya hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 05 May 2010 04:58
Last Modified: 15 Nov 2010 09:50
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6787

Actions (login required)

View Item View Item