IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)

WIDAGDO, BAROTO (2009) IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (Studi di KPP Pratama Sukoharjo). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100020118.pdf Download (37kB)
	PDF C100020118.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Pajak pada awal kemunculanya merupakan iuran sukarela yang diberikan rakyat kepada rajanya sebagairasa patuh mereka kepada sang raja, dengan tidak emperoleh imbalan secara langsung kecuali perlindungan sebagai rakyat dari suatu bangsa yang didiaminya. Hampiridentik dengan pajak zakat juga merupakan iuran yang diwajibkan oleh agama kepada kaumnya yang dianggap mampu atau kekayaanya telah memenuhi nishob. Nishob sendiri berarti batasan harta yang harus sudah dikenakan zakatnya, zakat juga tidak memberikan imbalan secara langsung bagi orang yang membayarkanya namun pahala yang nantinya dijanjikan kepadanya. Dalam kerangka pemerintahan Indonesia yang memang tidak menerapkan hukum Islam pelaksanaan zakat memang kurang diperhatikan, tidak seperti pajak yang memang digunakan sebagi acuan penarikan iuran guna membiayai pengeluaran negara, namun sekarang dengan munculnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf g tentang ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang harta kena pajak setidaknya memberi angin segar bagi wajib pajak muslim dimana keyakinannya untuk bersyriat ternyata diakomodasi oleh pemerintah, sistemnyapun hamper sama hanya dengan tyambahan syarat penyertaan kwitansi pembayaran zakat dari panitia / badan pengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam perjalananya penerapan Pasal 9 ayat (1) huruf g ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan, muncul beberapa faktor yang meyebabkan ketentuan akan peraturan tersebut tidak berjalan seperti apa yangdiharapkan diantaranya adalah Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah / terkesan ada setengah hati pemerintah untuk menerbitkan undang-undang tersebut selain itu juga kurangnya minat dari wajib pajak meskipun mereka mengetahuinya, dengan beberapa alasan diantaranya 1) Wajib pajak tidakmau menyamakan antara ibadah dengan muamalah, dalam arti dengan syarat menunjukan kwitansi zakat berarti mereka menunjukan besaran zakatnya kepada orang lain dan itu Riya’, 2) Wajib pajak merasa besaran harta yang dikurangkan oleh zakat yang dibayarkan tidak begitu signifikan, tidak sepadan dengan kerepotan yang harus dijalani wajib pajak guna memanfaatkan ketentuan tersebut, dan 3) Wajib pajak merasa peraturan tersebut menjebak, sebab dengan kwitansi zakat yang notabene dibayarkan dengan jujur karena berhubungan dengan aqidah, wajib pajak tidak dapat me-mark up besaran harta kepa pajak yang mereka miliki.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	IMPLEMENTASI, ZAKAT, PAJAK
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	30 Nov 2009 08:07
Last Modified:	15 Nov 2010 23:49
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/5054

Actions (login required)

View Item