PENGELOLAAN ADMINISTRASI TANAH-TANAH ASSET PEMERINTAH GUNA MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN WONOGIRI

YULIYANTO , BHENI (2009) PENGELOLAAN ADMINISTRASI TANAH-TANAH ASSET PEMERINTAH GUNA MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100040135.pdf Download (124kB)
	PDF C100040135.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)

Abstract

Implementasi pengelolaan tanah asset pemerintah kabupaten wonogiri dimaksudkan untuk mengetahui jumlah tanah-tanah asset pemerintah kabupaten wonogiri yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat dan juga untuk mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah asset milik pemerintah kabupaten wonogiri serta untuk mengetahui upaya pensertifikatan tanah asset pemerintah. Pemerintah berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, diserahi tanggung jawab untuk mengelola secara baik segala asset / barang yang menjadi Perbendaharaan Negara/ Daerah. Pengelolaan tanah asset pemerintah, diprovinsi Jawa Tengah khususnya kiranya perlu untuk diketengahkan sebab didaerah ini persoalan pengelolaan tanah asset pemerintah masih merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik namun untuk daerah wonogiri antara tanah yang sudah dan yang belum bersertifikat sudah banyak yang besertifikat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif data yang diperoleh digambarkan atau diuraikan secara sistematis, factual dan akurat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tanah asset pemerintah kabupaten wonogiri yang berjumlah 2012 bidang tanah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkann bahwa pertama, implementasi pengelolaan tanah asset pemerintah dikabupaten wonogiri sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan oleh prosentase jumlah tanah asset yang telah bersertifikat sebanyak 55,07 % dan yang belum sebanyak 44,93 % dari jumlah keseluruhan tanah asset pemerintah kabupaten wonogiri sebanyak 2012 bidang tanah. Pengawasan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah asset pemerintah belum berjalan secara optimal, kedua, terhadap kendala dalam mengelola tanah asset pemerintah yaitu: kendala pengawasan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah asset pemerintah yang telah bersertifikat , kendala keterbatan anggaran, kendala kekurangan SDM, kendala hilangnya berkas administrasi/ pendukung permohonan sertifikat, bukti penguasaan tanah tidak ada lagi, proses penerbitan SK memakan waktu lama. Ketiga, solusi yang dapat dijalankan guna mengatasi kendala dimaksud adalah koordinasi dengan kantor BPN dan instasnsi terkait, melengkapi kembali berkas-berkas yang hilang, menginventarisir kembali tanah-tanah asset pemerintah, mengangkat staf dari sarjana Hukum guna mengurangi kekurangan SDM yang menguasai masalah pertanahan.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Administrasi Tanah, Tanah Pemerintah, Kepastian Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Maria Husnun Nisa
Date Deposited:	29 Aug 2009 04:26
Last Modified:	18 May 2011 04:13
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4229

Actions (login required)

View Item