TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGUSAHA DALAM PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN PENJUALAN OBAT-OBATAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN

ZUHRI , MUH FAHRUDIN (2008) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGUSAHA DALAM PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN PENJUALAN OBAT-OBATAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
C100030175.pdf

Download (79kB)
[img] PDF
C100030175.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (309kB)

Abstract

Pada prinsipnya obat-obatan tujuan dari pembuatannya dan fungsinya adalah, untuk menyembuhkan segala macam keluhan penyakit pada manusia atau hewan. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.125/Kab/B.VII/1971, tanggal 9 Juni 1971 mengenai obat, yaitu: “Suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia”. Bila melihat dalam konteks kacamata bisnis yang lebih berorientasi pada tujuan ekonomis, dalam hal ini para pengusaha industri farmasi dinilai hanya mengejar keuntungan materi semata daripada mengedepankan tujuan awal dari pembuatan obat-obatan dan fungsinya bagi kepentingan kemanusiaan. Ketidakpedulian para pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pa da proses produksi semata yang tidak memenuhi persyaratan registrasi obat jadi dan ketentuan syarat farmakope, namun lebih dari itu juga pada sistem pendistribusiannya yang sering kali tidak melalui jalur resmi (legal), tentunya hal ini dibuktikan dengan maraknya peredaran obat-obatan yang tidak terdaftar secara resmi di Departemen Kesehatan. Adapun pengertian dari registrasi obat jadi sendiri adalah “Suatu persyaratan admnistratif yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji klinis terhadap persediaan farmasi dan alat-alat farmasi yang berupa obat-obatan dalam proses produksi dan distribusi”. Selain itu dalam standar registrasi obat jadi sendiri di dalamnya juga mengatur persyaratan CPOB dalam proses produksi obat-obatannya. CPOB sendiri sebenarnya merupakan proses pembuatan obat-obatan yang merupakan metode pengujian dan spesifikasi terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang shahih (syarat farmakope termasuk di dalamnya). Munculnya produk industri farmasi berupa obat-obatan kimia yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumennya, dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku, baik dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun yang terdapat dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini klausul pasal-pasalnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya berupa obat daftar G tanpa izin dan obat tanpa izin edar yang proses pembuatannya tidak memenuhi standar registrasi obat jadi dan syarat farmakope. Pengaturan sanksi pidana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 huruf a, Pasal 81 ayat (2) huruf c, Pasal 82 ayat (2) huruf b UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan lainnya terdapat dalam peraturanperaturan yang mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen terhadap kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian produk obat-obatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 U No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas dasar kerugian-kerugian baik fisik, sosial, maupun ekonomi dari pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pela ku usaha tersebut, maka sangat beralasan untuk mengorganisasikan secara sistematis kebijakan criminal (criminal policy) guna penanggulangan kejahatan tersebut. Kebijakan tersebut harus menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam rangka mengatasi kendala-kendala di atas.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana, Penyimpanan dan Penjualan Obat-obatan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 27 Aug 2009 04:04
Last Modified: 16 Nov 2010 07:37
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4181

Actions (login required)

View Item View Item