ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR :73/ Pid. B/ 2004/ PN.Kray MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Hariyanto, Jefry Budi (2008) ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR :73/ Pid. B/ 2004/ PN.Kray MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF C100030094.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)

Abstract

Yujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian hukum acara yang diterapkan dalam memutus kasus tindak pidana kirupsi di Pengadilan Negeri Karanganyar serta apa saja dasar yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif/doktrinal. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dan putusan nomor: 73/Pid.B/2004/PN. Kray. Dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: bahan yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang terdiri dari hasil karya ilmiah para sarana, hasil penelitian, literatur yang berkaitan dengan teori dan asa-asas hukum pidana. teknik analisis data dilakukan dengan studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian hukum acara yabg diterapkan dan pertimbangkan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHAP, Undang-undang No. 3 Tahun 1971, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang0undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tindakan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang telah membawa kerugian keuangan bagi negara. Dalam menjatuhkan putusan hakim memperimbangkan fakta0fakta yang terungkap di pengadilan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan juga memperhatikan aspek kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyususn dakwaan. Hal ini dibuktikan dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dengan dakwaan kumulatif subsidaritas akan tetapi dalam dakwaan kesatu justru ancamannya lebih ringan daripada dakwaan kedua. Hal ini sangat bertentangan dengan doktrin praktrk peradilan. Selain itu terdapat kekurangtelitian dari Ketua Pengadilan Negeri yang tugasnya adalah memeriksa berkas perkara apakah dapat diterima atau tidak atau atau apabila menemukan adanya kekurangan atau kesalahan dalam berkas perkara pengadilan dapat mengembalikan surat dakwaan kepada jaksa Penuntut untuk dapat melakukan perubahan dengan catatan pemeriksaan sidang belum dimulai. Disisni kekeliruan dari susunan surat fakwaan baru diketahui oleh haikm dalam melakukan setelah persidangan berlangsung. Akan tetapi Majelis Hakim dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya berprinsip pada legal justice akan tetapi juga moral justice, maka dari itu apabila dalam penerapan hukum yang dilakukan terlalu srrict low atau terlalu kaku maka manfaat hukum itu sendiri menjadi tidak tercapai.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	tindak pidana korupsi, putusan hakim, dakwaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	08 Sep 2008 01:42
Last Modified:	04 Dec 2010 05:12
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/405

Actions (login required)

View Item