PELAKSANAAN KEPUTUSAN PENGADILAN ATAS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGANYAR)

NURANI , HASTINI DEWI (2008) PELAKSANAAN KEPUTUSAN PENGADILAN ATAS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGANYAR). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF C100030218.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)

Abstract

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka pada penutup ini, penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian di lapangan terhadap permasalahan yang penulis angkat tentang pelaksanaan keputusan pengadilan atas tanggung jawab suami terhadap anak dan istri. Kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan yang didapat adalah: 1. Tanggung jawab mantan suami terhadap istri dan anak setelah putusan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama, adalah untuk tanggung jawab atau kewajiban suami setelah perceraian jika ada atau tercantum di dalam putusan Pengadilan Agama maka hal tersebut harus dilaksanakan oleh suami, tetapi jika tidak tercantum dalam gugatan tentang kewajiban suami setelah perceraian, berarti setelah putusan perceraian dikeluarkan atau dijatuhkan oleh majelis hakim, tidak ada yang harus diberikan oleh mantan suami terhadap istri dan anak, untuk kewajiban suami yang tercantum dalam gugatan dan disetujui mantan suami melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada prakteknya pelaksanaan untuk memberikan biaya nafkah bagi istri dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya hanya berjalan beberapa waktu saja, hal ini akan berhenti sama sekali jika mantan suami tersebut menikah kembali. Sejauh ini untuk masalah terhentinya biaya-biaya tersebut, istri tidak lagi mengadakan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, 76 sehingga istri lebih baik pasrah dan berusaha membiayai kebutuhan hidupnya sendiri dan anak-anaknya. 2. Adanya beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang kewajiban mantan suami memberikan biaya penghidupan kepada istri dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya kurang sesuai dalam arti pelaksanaannya kurang efektif, hal ini disebabkan karena faktor kesadaran dan keadaan dari mantan suami artinya kurangnya niat suami untuk membantu istri dan anak kurang tidak memahami ajaran Islam tentang hakikat perkawinan dan arti perceraian itu sendiri, dan juga faktor ekonomi dari mantan suami mencukupi atau tidak dapat membantu biaya penghidupan dan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan oleh istri dan anak. 3. Apabila mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama terutama untuk masalah tanggung jawab memberikan nafkah bagi istri dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama di mana putusan perceraian itu dijatuhkan agar pihak Pengadilan Agama menindak lanjuti hal tersebut. Di sini Pengadilan Agama memberi teguran satu kali kepada suami yang melalaikan kewajibannya tersebut untuk menjalankan putusan Pengadilan secara sukarela. Jika suami tetap mengabaikan teguran yang pertama dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memberi teguran yang kedua kepada sang suami yang melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya tersebut. Dan 77 apabila tetap diabaikan juga, maka Hakim dapat melakukan eksekusi daripada harta kekayaan suami atas permohonan istri. Eksekusi itu sendiri dapat dilakukan apabila mantan istri dapat menunjukkan secara nyata jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan suaminya. Selama ini di Pengadilan Agama Karanganyar tidak terdapat kasus seorang suami yang tidak melakukan kewajibannya terhadap tanggung jawabnya kepada anak dan istri dalam putusan perceraian.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tanggungjawab suami terhadap anak dan istri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	07 Aug 2009 08:08
Last Modified:	16 Nov 2010 09:13
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4003

Actions (login required)

View Item