Tinjauan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Hibah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta)

Farchani, Fairuz and , Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D and , Darsono, S.H, M.H (2015) Tinjauan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Hibah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (NASKAH PUBLIKASI) NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (743kB)
	PDF (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB)
	PDF (BAB I) BAB I.pdf Download (145kB)
	PDF (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	PDF (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	PDF (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB)
	PDF (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam pemberian hibah dan untuk mengetahui akibat hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah di BPN khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam pendaftaran tanah hibah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstif karena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu anaknya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan hibah tersebut. Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada salah satu anaknya. Namun pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah perwarisan dan masalah lainnya. Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak menerima hibah dari orang tuanya di kemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak mendapatkan hibah

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	dasar yuridis, hak atas tanah, pembatalan hibah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Fairuz Farchani
Date Deposited:	12 Aug 2015 06:32
Last Modified:	12 Oct 2021 03:30
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/36988

Actions (login required)

View Item