PERANAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT DI INDONESIA

Rahmadani, Paramita (2008) PERANAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF C100020083.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam upaya mewujudkan good government di Indonesia?; 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan perannya?; 3) Upaya-upaya apakah yang dibuat oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang ada? Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu melalui: pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan komisi ombudsman. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Kedudukan Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga pengawas di Indonesia yaitu sebagai Eksekutif Ombudsman karena diangkat oleh kepala pemerintah/eksekutif yaitu Presiden; 2) Peranan Komisi Ombudsman Nasional yaitu sebagai lembaga pengawas yang mengawasi kinerja aparat pemerintah penyelenggara peleyanan publik. Yang diawasi yaitu jenis jenis penyimpangan dan maladministrasi oleh pejabat pemerintahan maupun pejabat peradilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa peranan Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga pengawas aparat pemerintah penyelenggara pelayanan publik, turut serta memberikan konstribusi bagi terciptanya suatu tata pemerintahan yang baik; 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan peranannya yaitu belum adanya Undang-Undang, kurang responsifnya pihak terlapor terhadap rekomendasi yang bersifat non legally binding, kekurangan anggaran, masih terbatasnya kewenangan Komisi Ombudsman Nasional yaitu sebagai institusi pemberi pengaruh (magisture of influence) bukan sebagai institusi pemberi sanksi (magisture of sanction), dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Komisi Ombudsman Nasional; 3) Upaya-upaya yang ditempuh oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam meminimalisir hambatan-hambatan tersebut adalah bertemu dengan eksekutif dalam hal ini Presiden untuk membuat Inpres agar pejabat/instansi terkait memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi Ombudsman, melakukan pendekatan terhadap para pejabat terkait (target groups) dengan membentuk suatu norma kesepahaman, melakukan peminjaman uang dengan sistem reimbers, mendesak legislatif untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan terhadap RUU Ombudsman Nasional, serta terus meningkatkan kegiatan sosialisasinya.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	oleh Komisi Ombudsman Nasional, good government
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	04 Sep 2008 05:52
Last Modified:	04 Dec 2010 04:52
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/365

Actions (login required)

View Item