Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten

SUMARIA, ANIS (2014) Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF (Halaman Depan)
2. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] PDF (Bab I)
3. BAB 1.pdf

Download (177kB)
[img] PDF (Bab II)
4. BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (329kB)
[img] PDF (Bab III)
5. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (495kB)
[img] PDF (Bab IV)
6. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (88kB)
[img] PDF (Daftar Pustaka)
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (150kB)
[img] PDF (Naskah Publikasi)
9. NASKAH PUBLIKASI.pdf

Download (682kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mempertahankan penataan pasar tradisional; 2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan penataan pasar tradisional; 3) Untuk menganalisis model penataan pasar tradisional di Kabupaten Klaten untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer.Data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan dan data primer didapat melalui penelitian di lapangan. Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam Mempertahankan Penataan pasar Tradisional adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Dalam kebijakan tersebut diatur mengenai upaya perlindungan dan penataan pasar tradisional dan pasar modern; 2) Faktor pendukung dalam penataan pasar tradisional adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa payung hukum peraturan daerah dan anggaran dari APBD yang dipergunakan untuk upaya revitalisasi pasar tradisional secara bertahap, serta adanya bantuan permodalan tanpa jaminan dari pihak perbankan kepada pedagang pasar tradisional. Faktor penghambatnya adalah adanya kekhawatiran dari para pedagang karena dengan adanya upaya revitalisasi pasar tradisional maka tarif sewa pasar akan meningkat sehingga pedagang harus menaikkan barang dagangan; 3) Model penataan pasar tradisional ke depannya yang baik adalah dengan bentuk bangunan pasar yang sudah permanen, tersedia sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang cukup pada siang dan malam hari. Para pedagang dapat menempati kios atau lapak sesuai dengan jenis dagangannya sehingga lebih teratur dan memudahkan pembeli untuk berbelanja. Fasilitas pendukung juga perlu diperhatikan yaitu dengan tersedianya parkir yang memadai, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), toilet dan mushola untuk ibadah.

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Pemerintah, Pasar Tradisional, Kabupaten Klaten
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Duta Perpustakaan UMS
Date Deposited: 20 Mar 2015 03:36
Last Modified: 20 Mar 2015 03:36
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/32460

Actions (login required)

View Item View Item