Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SAPUTRO, TANGGUNG PRIYANGGOTRI and , Hartanto, S.H., M.Hum. and , Kuswardani, S.H, M.Hum. (2014) Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF (Halaman Depan)
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (325kB)
[img] PDF (Bab I)
BAB I.pdf

Download (39kB)
[img] PDF (Bab II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (83kB)
[img] PDF (Bab III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (87kB)
[img] PDF (Bab IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15kB)
[img] PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9kB)
[img] PDF (Naskah Publikasi)
NASKAH PUBLIKASI.pdf

Download (306kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian. 2) Mengetahui apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 3) Mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Kedua,Pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan . Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Ketiga, Kewenangan normatifpenyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Narkoba, Pembelian Terselubung
Subjects: K Law > K Law (General)
R Medicine > RS Pharmacy and materia medica
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Users 4404 not found.
Date Deposited: 20 Feb 2015 03:19
Last Modified: 20 Oct 2021 04:05
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/31962

Actions (login required)

View Item View Item