Konflik Hukum Hak Berpartai Politik (Studi Pasal 18 Ayat (1) Huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi)

Dewi, Aida and , Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum and , Prof. Dr. Harun, S.H., M.H. (2013) Konflik Hukum Hak Berpartai Politik (Studi Pasal 18 Ayat (1) Huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (Naskah Publikasi) NASKAH_PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
Preview	PDF (Halaman Depan) HALAMAN_DEPAN.pdf Download (1MB)
Preview	PDF (Bab I) BAB_I.pdf Download (375kB)
	PDF (Bab II) BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	PDF (Bab III) BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	PDF (Bab IV) BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	PDF (Bab V) BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (345kB)

Abstract

Telah terjadi penyimpangan pada isi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Konstitusi. Untuk mengetahui penyimpangan tersebut yaitu pada pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 berbunyi” Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan isi pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbunyi” bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat bukan sebagai anggota partai politik.”Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yogyakarta telah istimewa sejak awal berdiri NKRI dan bukan karena UUK ini. Kesimpulan, bahwa isi materi muatan dari UU No. 13 tahun 2012 yaitu pada Pasal 18 ayat (1) huruf n beserta kelengkapannya yaitu ayat (2) huruf m bertentangan dengan UUD NKRI 1945 sebagai sebuah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan di bawahnya, bertentangan dengan asas-asas dasar pembentukan peraturan perundangan serta bertentangan dengan materi muatan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	UUK, Keistimewaan
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Cahyana K. Widada
Date Deposited:	06 Feb 2014 12:55
Last Modified:	21 Oct 2021 05:41
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/27575

Actions (login required)

View Item