Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg)

Purnomo, Parit (2013) Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF (Halaman Depan)
03._HALAMAN_DEPAN.pdf

Download (410kB)
[img]
Preview
PDF (Bab I)
04._BAB_I.pdf

Download (220kB)
[img] PDF (Bab II)
05._BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (300kB)
[img] PDF (Bab III)
06._BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (368kB)
[img] PDF (Bab IV)
07._BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (65kB)
[img]
Preview
PDF (Daftar Pustaka)
08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (157kB)
[img] PDF (Lampiran)
09._LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF (Naskah Publikasi)
02._NASKAH_PUBLIKASI_.pdf

Download (367kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu; Mendeskripsikan Penerapan Teknologi Alat Perekam Video yang dilakukan kepolisian, Kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana, dan Putusan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang pembuktianya diperkuat dengan Rekaman Video. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis Normati dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Alat Perekam video dapat dilakukan secara aktif dan pasif, penerapan secara aktif belum dilakukan oleh anggota kepolisian di Poltabes Surakarta dan Polres Boyolali, hal ini dikarena belum penggaran dari pusat untuk pengadaan alat tersebut. Sedangkan penerapan pasif sudah dilakukan, terutama dalam kasus pencurian. Setelah dilakukan penelitian terhadap Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg, didapati beberapa hal yang harus diperhatikan, Kedudukan rekaman video tindak pidana (Rekaman CCTV) dalam pembuktian sistem pidana umum adalah sebagai alat bukti petunjuk ( pasal 188 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling melengkapi alat bukti lain, dan penilaiannya diserahkan kepada hakim. Hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian keterangan saksi, sehingga walaupun saksi tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri secara langsung terjadinya tindak pidana keterangan saksi tetap sah dan dapat diterima. Terdakwa dalam keteranganya juga mengakui telah melakukan tidak pidana tersebut serta mengakui orang yang ada dalam rekaman video tersebut adalah dirinya. Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari ancaman hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Alat bukti, Rekaman video, Pembuktian, Penyelesaian perkara pidana, Putusan hakim
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Users 10 not found.
Date Deposited: 12 Sep 2013 12:59
Last Modified: 12 Sep 2013 13:04
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/25807

Actions (login required)

View Item View Item