ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Dalam Perspektif Hukum Islam)

Malik R, Muhammad Abdoel (2008) ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Dalam Perspektif Hukum Islam). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
I000040002.pdf

Download (489kB)
[img] PDF
I000040002.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa kehadiran Peraturan Presiden no. 36 tahun 2005 (Perpres no. 36/2005)tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembagungan untuk kepentingan umum yang ada masih mengandung unsur-unsur yang diragukan sesuai dengan syari’ah Islam, baik dari segi tulisan teks, sasaran pembangunan, pelepasan hak milik dan mekanisime musyawarah maupun pendapatan ganti kerugian. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana penentuan Perpres, serta mekanisme pelepasan hak milik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan tentang Perpres no. 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembagungan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif (sudut padang) yuridis syar’i (normatif) yang diterapkan dengan desain library research (studi kepustakaan). Ada dua tahap penelitian yang dilakukan, yaitu tahap deskriptif dan tahap analisis kritis. Teknik dan metode pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang relevan. Pengaruh dari aktifitas Perpres no. 36/2005 ternyata lebih banyak mendatangkan manfaat bagi Negara, terutama bagi perilaku perekonomian. Sebab, ketentuan yang ada dalam Perpres no. 36/2005 akan mendorong mereka untuk tetap konsisten pembangunan falisitas umum yang ada pada hukum Islam dan terkendali oleh nilai-nilai Islam misalnya dengan menjauhi gharar (penipuan), ghas (curang), dan segala tindakan yang merugikan orang lain agar tidak bertentangan dengan maqashid asy-syari’ah, maka aktifitas ini pantas mendapatkan dukungan untuk perkembangannya dengan pertimbangan bahwa kegiatan Perpres no. 36/2005 lebih banyak mendatangkan manfaat. Kata kunci: Peraturan Presiden, Kepentingan Umum, Hak milik, Maqasyid Syariah

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Peraturan Presiden, Kepentingan Umum, Hak milik, Maqasyid Syariah
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Divisions: Fakultas Agama Islam > Syari'ah
Depositing User: Esti Handayani
Date Deposited: 12 Jun 2009 07:58
Last Modified: 04 Jan 2012 04:48
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/2572

Actions (login required)

View Item View Item