ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK DESENTRALISASI FISKAL ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta )

WAHYUANANTA, ROWI GETA (2008) ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK DESENTRALISASI FISKAL ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF
B200030054.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (550kB)
[img]
Preview
PDF
B200030054.pdf

Download (88kB)

Abstract

Kemampuan dibidang keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan. Hal ini nampak pada masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak (BHPBP) dan besarnya sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah kabupaten / kota Propinsi DIY dengan melakukan analisis terhadap desentralisasi fiskal. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah adalah analisis terhadap derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal, sehingga dapat diketahui kondisi keuangan suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten / kota Propinsi DIY selama empat tahun (2001 – 2004) masih rendah dimana proporsi PAD sebesar 11,22%, proporsi BHPBP sebesar 5,32% dan sumbangan 81,037%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, pemerintah daerah kabupaten / kota masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat dengan demikian perlu diadakan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah Kabupten / kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah dalam menghadapi otonomi daerah jika ditinjau dari segi keuangan.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan (SB) dari Pemerintah Pusat, serta Analisis Desentralisasi Fiskal
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Akuntansi
Depositing User: Mr. Edy Suparno
Date Deposited: 11 Jun 2009 07:53
Last Modified: 16 Nov 2010 22:40
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/2486

Actions (login required)

View Item View Item