Studi Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Surakarta

Suryono, Bambang Wahyu and , Hartanto, S.H., M.Hum and , Kuswardani, S.H., M.Hum., (2013) Studi Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Surakarta. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF (Naskah Publikasi)
NASKAH_PUBLIKASI.pdf

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF (Halaman Depan)
HAL_DEPAN_SEKRIPSI.pdf

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF (Bab I)
BAB_I.pdf

Download (53kB)
[img] PDF (Bab II)
BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (78kB)
[img] PDF (Bab III)
BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (78kB)
[img] PDF (Bab IV)
BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (18kB)
[img]
Preview
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (11kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (20MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan, untuk mendeskripsikan apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, perlu tidaknya revisi ketentuan mengenai praperadilan dalam RUU KUHAP, dan Untuk menjelaskan perlindungan hak-hak bagi korban atau tersangka jika terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penyidik dalam hal penyidikan. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Berdasarkan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam memutus Permohonan Praperadilan adalah peraturan perundang-undangan, keterangan saksi, alat bukti, dan fakta-fakta yang ada dalam suatu permohonan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP serta inisiatif Hakim sendiri, yang dijadikan dasar dalam Penghentian Penyidikan Pasal 109 ayat (2) karena Tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, dalam ketentuan KUHAP mengenai Praperadilan khususnya Pasal 82 ayat 1 d perlu dilakukan perbaikan agar tidak merugikan pemohon Praperadilan, perlindungan hak-hak bagi tersangka atau korban diatur secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pra Peradilan, Penghentian Penyidikan, Pengadilan Negeri
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Users 10 not found.
Date Deposited: 01 May 2013 11:12
Last Modified: 02 Nov 2021 06:21
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/23966

Actions (login required)

View Item View Item