Pereduksian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)

WASKITA, MUHAMMAD HERU (2012) Pereduksian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF (Hal Depan) HALAMAN_DEPAN.pdf Download (334kB)
Preview	PDF (Bab 1) BAB_I.pdf Download (130kB)
	PDF (Bab 2) BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	PDF (Bab 3) BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	PDF (Bab 4) BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
Preview	PDF (Dafpus) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (45kB)
Preview	PDF (Naskah Publikasi) NASKAH_PUBLIKASI.pdf Download (243kB)

Abstract

Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan perubahan mendasar terhadap peran fungsional DPRD, terlebih terkait tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah. Jika sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1999, ruang lingkup kewenangan DPRD dalam menjalankan peran fungsionalnya sangatlah luas, namun di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ruang lingkup kewenangan DPRD semakin “terbatas”. Hal ini dapat dilihat pada materi perubahan pada UU No. 32 Tahun 2004. Pertama, DPRD sudah tidak berwenang lagi untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedua, Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada DPRD, melainkan bertanggungjawab kepada pemerintah pusat berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Ketiga, DPRD tidak berwenang lagi menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal pertanggungjawaban yang tidak disetujui DPRD. Keempat, pemerintah pusat berwenang untuk mengevaluasi, menangguhkan, serta mencabut Perda yang dibuat oleh DPRD bersama Kepala Daerah.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Fungsi Pengawasan DPRD, Pemerintah Daerah dan Sistem Pemerintahan Sentralistik.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Users 1514 not found.
Date Deposited:	20 Sep 2012 10:57
Last Modified:	26 Sep 2012 05:32
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/20137

Actions (login required)

View Item