PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo)

BIMO.B., RARAS KUSUMO (2011) PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF (Halaman Depan)
HALAMAN_DEPAN.pdf

Download (143kB)
[img]
Preview
PDF (Bab I)
BAB_I.pdf

Download (80kB)
[img] PDF (Bab II)
BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (167kB)
[img] PDF (Bab III)
BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (142kB)
[img] PDF (Bab IV)
BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (28kB)
[img]
Preview
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (10kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (237kB)

Abstract

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Khusunya Kejaksaan yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime dan komplek, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User: Ari Fatmawati
Date Deposited: 10 Sep 2011 06:03
Last Modified: 10 Sep 2011 06:03
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/14330

Actions (login required)

View Item View Item