PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE

YUSUF , MUHAMMAD ARIFIN (2011) PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF (Halaman Depan) Halaman_Depan_Ucup.pdf Download (117kB)
Preview	PDF (Bab I) BAB_I_Ucup.pdf Download (35kB)
	PDF (Bab II) BAB_II_Ucup.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	PDF (Bab III) BAB_III_Ucup.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	PDF (Bab IV) BAB_IV_Ucup.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
Preview	PDF (Daftar Pustaka) Daftar_Pustaka___Ucup.pdf Download (8kB)

Abstract

Dalam penelitian dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Kasus Di Roti Kecil Surakarta)”.Dalam penelitian ini rumusan permasalahan terbagi atas 3 (tiga) hal, yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di Roti Kecil Surakarta; Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (franchisor) atas kekayaan intelektual yang dimilikinya; Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan franchise. Dalam penelitian ini tujuan penelitian terbagi dua hal yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa data kwalitatif deduktif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara pemecahan masalah yang aktual dan sanggup memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang masalah yang menjadi objek penelitian. Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan. Pentingnya memahami materi dalam perjanjian ada 3 (tiga) prinsip umum yang harus dipersiapkan dalam membuat perjanjian franchise, yaitu: Kontrak seharusnya terbuka (frank/disclosure); Penetapan aturan-aturan di dalamnya harus seimbang (fair) Isi dari perjanjiannya harus dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak (enforceable). Perjanjian franchise biasanya menyatakan bahwa kedudukan franchisee adalah pihak yang independent dalam kontrak tersebut dan bukan merupakan agen atau pekerja bagi franchisor. Ada 2 aspek pokok yang menjadi perhatian penulis menyangkut perlindungan franchisor. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba mencakup dua aspek yaitu: aspek internal dan aspek eksternal. Aspek Internal dan Aspek eksternal. Tahap – tahap penerapan sanski dari pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut: Surat Teguran dan Surat Teguran Keras. Surat teguran dan surat teguran keras akan diterbitkan franchisor kepada franchisee. Surat peringatan I , surat peringatan II , surat peringatan III, penetapan denda dan pemutusan hubungan kerjasama\ Pemutusan Hubungan Kerjasama Atau Pemutusan Perjanjian. Pemutusan hubungan kerjasama atau pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor; Penetapan Denda dan Ganti Rugi. Penetapan denda atau ganti rugi ditetapkan dan wajib dibayar olehfranchisee apabila franchisee terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan munculnya kerugian baik materiil maupun immaterial.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Additional Information:	RAK C100/2011-015
Uncontrolled Keywords:	franchise (waralaba), perlindungan hukum, franchisor
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	05 May 2011 09:56
Last Modified:	16 May 2011 06:11
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/12165

Actions (login required)

View Item